Pada tahun 2006, Institut Belanda untuk Dokumentasi Perang (NIOD) menuntaskan dengan sukses sebuah program penelitian berdurasi empat-tahun “Indonesia Across Orders”. Program tersebut menguraikan proses dekolonisasi Hindia-Belanda/Indonesia dari periode sebelum dan setelah Perang Dunia II. Fokus utamanya meliputi aspek-aspek ekonomi (Indonesianisasi dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, permasalahan ‘pembayaran-kembali’ atau pay-back, relasi buruh kota), keamanan (re-stabilisasi hukum, kontrol keamanan) dan kehidupan kota (perubahan simbol kota).

Secara umum, dalam program penelitian tersebut proses dekolonisasi diyakini berlangsung dalam beberapa tahap. Awalnya, krisis ekonomi global (malaise) tahun 1930an menggoncang secara dahsyat struktur perekonomian Hindia-Belanda sebagai sebuah negara kolonial. Kemudian, pendudukan Jepang pada PD II membawa dampak langsung pada runtuhnya negara kolonial. Akhirnya, diawali oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan diuji secara politik dan militer melalui Revolusi 1945-1949, dekolonisasi Indonesia dipercepat oleh apa yang disebut Indonesianisasi dan nasionalisasi pada dekade 1950. Arah penelitian yang dilakukan NIOD tentang dekolonisasi pada dasarnya telah menjelaskan proses lenyapnya ekonomi dan masyarakat kolonial di dalam konteks negara-bangsa yang baru muncul, yakni Indonesia.

Meskipun demikian, apa yang terjadi dalam masyarakat Indonesia persis pada tahun-tahun setelah dekolonisasi tampaknya belum banyak diketahui. Setelah berbagai upaya masif oleh pihak Indonesia untuk ‘menghapus’ pengaruh Belanda dalam hampir semua aspek kehidupan, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia mengembangkan identitas-kultural nasionalnya? Bagaimana formasi baru sistem ekonomi dan politik nasional berlangsung dalam negara-bangsa Indonesia yang (telah) terdekolonisasikan? Isu-isu tersebut masih sedikit sekali diketahui dan karena itu menjadi penting untuk melakukan studi tentangnya secara detil dan mendalam.

Dengan memanfaatkan hasil penelitian NIOD sebagai pijakan, penelitian bertema ‘Ekonomi, Identitas Kultural dan Politik di Awal Indonesia Merdeka’ ini merupakan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Universitas Leiden, Belanda, dan Australian National University Canberra, Australia. Penelitian bertujuan melanjutkan kajian historis perkembangan dalam periode awal kemerdekaan Indonesia, 1945-1960an. Fokusnya meliputi tiga topik yang saling terkait dan secara bersama mengidentifikasi apa yang mengganti kolonialisme Belanda di Indonesia, baik segera setelah penyerahan kedaulatan 1949 maupun dalam kira-kira dua dekade selanjutnya. Ketiga topik adalah ‘kewirausahaan pribumi dalam ekonomi post-kolonial’, ‘identitas kultural dalam masyarakat post-kolonial’, dan ‘pemilihan umum dalam kehidupan politik post-kolonial’.

Organisasi dan Tujuan

Penelitian ini merupakan kelanjutan program NIOD ‘Indonesia Across Orders’ dan berada dalam skema kerjasama internasional tripartit antarsejarawan Belanda, Indonesia dan Australia. Dengan penelusuran perkembangan historis selama periode awal kemerdekaan Indonesia, penelitian ini terfokus pada setidaknya tiga tujuan ilmiah:

1. Meningkatkan pengetahuan publik Belanda tentang apa yang terjadi di Indonesia setelah kekuasaan kolonial Belanda berakhir demi pemahaman yang lebih baik tentang masa-lalu kolonial serta konteks ketika hubungan Belanda dan Indonesia dipulihkan atas dasar kesejajaran pada dekade 1960an.
2. Merangsang penelitian di Indonesia tentang sejarah awal kemerdekaan dengan memanfaatkan jaringan internasional dan peluang-peluang baru bagi penyelidikan dan interpretasi masa lalu yang telah terbuka sejak runtuhnya rejim Orde Baru tahun 1998.
3. Meningkatkan akses terhadap hasil-hasil penelitian dan bangunan pengetahuan yang telah terbentuk di Australia tentang Indonesia sepanjang periode Soekarno.

Sebuah tujuan yang lebih luas dari studi ini adalah menelusuri potensi studi-studi tentang masa awal kemerdekaan dengan menggunakan Indonesia sebagai contoh kasus. Sebagaimana dikatakan F. Cooper dalam Colonialism in Questions (2005), studi-studi historis tentang bekas koloni cenderung terfokus semata-mata pada proses dekolonisasi dan kurang memperhitungkan apa yang terjadi setelah proses tersebut selesai. Indonesia khususnya cocok dijadikan contoh kasus karena kajian-kajian penting yang telah dilakukan tentang negeri tersebut, dan juga karena banyaknya dokumen tentang periode tersebut yang tersedia baik di Indonesia, Australia maupun Belanda.

 Keterkaitan Antartopik

Konsep lain yang menghubungkan ketiga topik adalah ‘partisipasi massa’ dalam dekade-dekade awal menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia—alih-alih masyarakat kolonial yang berlapis-lapis dan tersegregasi. Menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, berbagai kesempatan terbuk bagi orang-orang Indonesia untuk terlibat dan mengambil aneka peran berbeda di sektor publik. Wujudnya meliputi keterlibatan aktif sejumlah besar warga negara Indonesia dalam kehidupan ekonomi, ekspresi kultural yang tersebar ke seluruh masyarakat alih-alih hanya pada segelintir elit dan, akhirnya, pengenalan demokrasi konstitusional pada berbagai tingkat sistem politik. Setiap wujud partisipasi tersebut ‘diterjemahkan’ ke dalam topik penelitian yang terpisah, tetapi dalam penelitian ini sangat penting untuk memertahankan sifat kesalingterkaitan antartopik sebagaimana telah diuraikan. Seluruh ketiga topik menyuratkan pesan bahwa Indonesia post-kolonial berbeda secara mendasar dengan negara kolonial yang menduluinya.

Jadi, tantangan untuk mengisi kemerdekaan politik ditangkap dan dijalankan melalui partisipasi massa dalam aneka wujud kehidupan ekonomi, kultural dan politik dari negara-bangsa ‘baru’ Indonesia. Lajur-lajur historis pewujudan partisipasi massa dalam upaya bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan itulah yang menjadi fokus penelitian ini.

 Kewirausahaan Pribumi dalam Ekonomi Post-kolonial

Tujuan

Asal-usul bisnis pribumi Indonesia dapat ditelusuri mulai periode kolonial sampai masa pendudukan Jepang hingga Revolusi Indonesia tahun 1940an. Namun, perubahan-perubahan besar baru terjadi dalam dekade 1950an di bawah payung-pelindung diskriminasi positif. Pertanyaan besar terkait hal ini adalah apa yang terjadi begitu berlangsung nasionalisasi ratusan perusahaan milik Belanda tahun 1958. Terjadi eksodus besar-besaran para manajer dan penyelia Belanda, tetapi siapa yang menggantikan mereka? Apa peran para pebisnis Cina dan tentara? Bagaimana posisi kewirausahaan swasta pribumi terhadap negara dalam konteks ekonomi Indonesia pada akhir dekade 1950 dan awal dekade 1960? Mendesak diiperlukan penelitian primer untuk mencari titik-terang perkembangan selama tahun-tahun antara terjadinya nasionalisasi aset-aset perusahaan Belanda dengan krisi serius yang menghantam Indonesia tahun 1965. Dr. Thomas Lindblad dari Jurusan Sejarah Universitas Leiden dan Studi Asia Tenggara akan menjadi penanggung jawab utama bagian penelitian dengan topik ini.

 Studi-studi Terkait

Dekolonisasi ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu fokus program penelitian NIOD ‘Indonesia Across Orders’. Dalam skema program tersebut, para sejarawan menghasilkan monograf dan artikel tentang proses dan konsekuensi (finansial) dekolonisasi di Indonesia dari periode 1930an hingga 1960an. Artikel-artikel penting mencakup tulisan Thomas Lindblad tentang nasionalisasi Bank Jawa dan transformasinya menjadi Bank Indonesia tahun 1953; serta artikel Jasper van de Kerkhof tentang proses Indonesianisasi dua perusahaan Belanda, ‘Internatio’ dan ‘Handelsvereneeging “Amsterdam”’. Dua artikel tersebut adalah sampel studi yang memberi gambaran jelas, dari perspektif dua sejarawan Eropa, tentang proses pengambilalihan perusahaan Belanda oleh bangsa Indonesia.

Sementara itu, proses dekolonisasi dan konsekuensi ekonominya telah menjadi perhatian penting para sejarawan Indonesia juga. Jurnal Lembaran Sejarah yang diterbitkan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Vol. 8 No. 2, 2005) memuat sejumlah studi sejumlah sejarawan Indonesia tentang dekolonisasi ekonomi. Singgih Tri Sulistyono meneliti Indonesianisasi perusahaan perkapalan milik Belanda ‘KPM’ dan persaingannya dengan perusahaan milik negara PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) tahun 1952. Dalam edisi khusus yang sama, Baha’Uddin menuliskan hasil penelitiannya tentang nasionalisasi rumah sakit-rumah sakit misionaris Belanda di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sebuah studi lain yang relevan tentang dekolonisasi ekonomi dilakukan oleh Widigdo Soekarman, mantan direktur utama dan pendiri Bank Nasional Indonesia tahun 1946. Pada awalnya, BNI dimaksudkan sebagai bank sentral yang mengeluarkan mata-uang Indonesia, rupiah. Menurut Soekarman, ‘keputusan (yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memiliki institusi moneter sendiri) sangat strategis secara ekonomis dan politis agar bangsa Indonesia dapat menjalankan transaksi dan bisnis menggunakan mata-uang mereka sendiri, alih-alih memakai mata-uang Jepang, (karena rupiah kemudian menjadi) simbol kemederkaan dan kedaulatan.’ (Soekarman, 2005:47-8.) Argumen Soekarman menegaskan konsepsi bahwa, di samping cara-aktif pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia, proses dekolonisasi ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia juga terjadi dalam bentuk munculnya institusi moneter berbasis nasionalisme.

Masih sebuah studi lain oleh sejarawan Indonesia adalah studi Wasino tentang nasionalisasi pabrik gula Mangkunegaran. Secara khusus harus dikatakan bahwa studi Wasino menarik karena, tidak seperti konsepsi Indonesianisasi yang digagas para sejarawan Eropa yang umumnya mengulas proses pengambilalihan perusahaan milik Belanda oleh pemerintah Indonesia, studi Wasino menyoroti pengambilalihan perusahaan gula swasta-pribumi milik keluarga kerajaan Mangkunegoro oleh pemerintah Indonesia. Di satu segi, studi Wasino merupakan contoh dekolonisasi ekonomi dari perspektif studi kasus lokal. Secara keseluruhan, studi-studi yang telah disinggung di sini menunjukkan bahwa proses dekolonisasi ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia telah menarik perhatian para sejarawan yang mencoba memahami proses tersebut dengan memakai sumber-sumber dan perspektif Belanda, Indonesia dan lokal.

 Peluang ke Sumber-sumber

Meskipun ada cukup banyak studi tentang dekolonisasi ekonomi sebagaimana telah diuraikan, masih relatif sedikit diketahui apa yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan yang di-Indonesia-kan itu diambil alih dan dinasionalisasikan di akhir 1950an untuk dikelola oleh bangsa Indonesia. Sejauh mana ekonomi Indonesia menumbuhkan kapasitas dan pengaruh pribumi Indonesia dalam perkembangan ekonomi yang benar-benar nasional?

Para peneliti yang tertarik menelusuri perkembangan setelah dekolonisasi ekonomi kiranya perlu mengkaji arsip-arsip dan mewawancarai informan terkait. Bagian Arsip Bank Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia Jakarta, Koleksi Hicks LIPI Jakarta dan KITLV Leiden adalah beberapa institusi yang menyimpan banyak dokumen terkait tentang perkembangan awal ekonomi Indonesia dalam dekade 1950an dan 1960an. Selain itu, ada banyak informasi di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, khususnya arsip tentang Kabinet Presiden 1950-1959, Kementerian Keuangan 1950-1969, Kementerian Pertanian 1950-1981, dan BAPEKAN 1959-1962.

 Biblografi Klasik Terkini

Karya-karya klasik tentang ekonomi Indonesia post-kolonial:

Fryer, D.W. 1954. ‘Indonesia’s Economic Prospects’. Far Eastern Survery Vol. 23 No. 12. 177-182.

Geertz, C. 1956. The social context of economic change: An Indonesian case study. Massachussets: Center for International Studies.

Glassburner, Bruce. 1962. ‘Economic Policy-Making in Indonesia, 1950-57’. Economic Development and Cultural Change Vol. X No. 2 Part I, January. 113-133.

Glassburner, Bruce. 1963. ‘The Role of Economic Interest in the Indonesian Politics of the 1950’s: A Rejoinder’. Economic Development and Cultural Change Vol. 11 No. 2 Part I, January. 177-180.

Glassburner, Bruce. 1971. ‘Indonesian Economic Policy after Soekarno’, in: The economy of Indonesia: Selected readings. Ithaca: Cornell University Press. [cetak-ulang Jakarta: Equinox, 2007.]

Higgins, Benjamin. 1956. ‘Indonesia’s Development Plans and Problems’. Pacific Affairs Vol. 29 No. 2, June. 107-125.

Higgins, Benjamin. 1957. ‘Development Problems in the Philippines: A Comparison with Indonesia’. Far Eastern Survey Vol. 26, No. 11, November. 161-169.

Higgins, B., L.H. Palmier, H.W. Guthrie, E.D. Hawkins. 1961. Entrepreneurship and Labour Skills in Indonesian Economic Development. Yale: Southeast Asia Studies.

Humphrey, D.D. 1962. ‘Indonesia’s National Plan for Economic Development’. Asian Survey Vol. 2 No. 10, December. 12-21.

Neuman, A.M. de. 1953. ‘Approaches to the National Economic Planning in Indonesia’. Economics and Finance of Indonesia

Paauw, D.S. 1955. The role of local finance in Indonesian economic development. Massachussets: Center for International Studies.